KEPPRES NOMOR 10 TAHUN 2015 Program Penyusunan Peraturan Presiden

gajibaru.com - Berbarengan dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015 pada tanggal 29 April 2015. Keppres ini terdiri atas sembilan diktum. Keppres Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2015 mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2015.

 

Dalam Keppres Nomor 10 Tahun 2015 diktum Pertama disebutkan bahwa tahun 2015 ini ditetapkan sebanyak 92 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Ke 92 RPerpres tersebut berdasarkan Pemrakarsa yaitu:

 

A. Kepolisian Republik Indonesia

1. RPerpres tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Polri
2. RPerpres tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

B. Kementerian Kesehatan

1. RPerpres tentang Organisasi Rumah Sakit
2. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
3. RPerpres tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial Kesehatan
4. RPerpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
5. RPerpres tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

C. Kementerian Keuangan

1. RPerpres tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
3. RPerpres tentang Penjaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Bank Pembangunan Internasional kepada BUMN

D. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

1. RPerpres tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan

E. Kementerian Pertanian

• RPerpres tentang Badan Ketahanan Pangan

F. Kementerian Agama

1. RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
2. RPerpres tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
3. RPerpres tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

G.  Kementerian ESDM

1. RPerpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi
2. RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi
3. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitasi Lainnya bagi Anggota Dewan Energi Nasional
4. RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga
5. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Nelayan
6. RPerpres tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan

H. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. RPerpres tentang Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. RPerpres tentang Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing
3. RPerpres tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. RPerpres tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5. RPerpres tentang Komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries, and Food Securities Indonesia(CTI-CFF)

I. Kementerian Perdagangan

1. RPerpres tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Perkulakan
2. RPerpres tentang Pasar Lelang Komoditas
3. RPerpres tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. RPerpres tentang Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
5. RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya
6. RPerpres tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sektor Perdagangan
7. RPerpres tentang Kampanye Pencitraan Indonesia
8. RPerpres tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
9. RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan secara Unilateral kepada Negara Kurang Berkembang

J. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

1. RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
2. RPerpres tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional
3. RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Pembangunan Jalan Tol Sumatera

K. Badan Standardisasi Nasional

1. RPerpres tentang Komite Akreditasi Nasional
2. RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional

L. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

1. Rperpres tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
2. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
3. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah
4. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

M. BMKG

• RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

N. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengelolaan Sampah
2. RPerpres tentang Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

O. Kementerian Perindustrian

1. RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci
2. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional
3. RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan
4. RPerpres tentang Penetapan Kondisi dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional Melalui Sektor Industri

P. Kementerian Pariwisata

1. RPerpres tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Kepariwisataan
2. RPerpres tentang Pemberian Insentif kepada Pengusaha dan/atau Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata di Pulau Kecil

Q. Basarnas

1. RPerpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan
2. RPerpres tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

R. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• RPerpres Tentang Perubahan Atas Perpres No. 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga

S. Kementerian Tenaga Kerja

• RPerpres tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T. Kementerian PPPA

1. RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi, Mekanisme dan Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten dan Kota Layak Anak

U. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal
2. RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019
3. RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2015-2019

V. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1. RPerpres tentang Dewan Insinyur Indonesia
2. RPerpres tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
3. RPerpres tentang Kebijakan Strategis Nasional Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2015-2019

W. Kementerian Sosial

1. RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah pemberian Uang Tunai
2. RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan
3. RPerpres tentang Sistem Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional

X. Arsip Nasional RI

1. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
2. RPerpres tentang Tunjangan Profesi Arsiparis

Y. Kementerian Hukum dan HAM

1. RPerpres tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
2. RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019
3. RPerpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4. RPerpres tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C
5. RPerpres tentang Bebas Visa Kunjungan

Z. Kementerian Pertahanan

1. RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
2. RPerpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam
3. RPerpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
4. RPerpres tentang Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan
5. RPerpres tentang Pengiriman Kontingen Garuda Satgas Heli MI-17 TNI Minusma pada Misi Pemeliharaan Dunia di Mali
6. RPerpres tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia

AA. Kementerian Luar Negeri

• RPerpres tentang Pengiriman Pasukan/Kontingen Penjaga Perdamaian

AB. Kementerian Dalam Negeri

1. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres 25 Tahun 2008 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil
2. RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

AC. KemenPAN dan RB

1. RPerpres tentang Lembaga Administrasi Negara
2. RPerpres tentang Badan Kepegawaian Negara
3. RPerpres tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. RPerpres tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kabupaten
5. RPerpres tentang Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kota dan Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
6. RPerpres tentang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi

AD. BNN

• RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Jika kita lihat di atas, tidak ada RPerpres tentang tunjangan kinerja TNI dan Polri yang kabarnya bakal naik bulan Mei ini. Namun sesuai Diktum keenam dan ketujuh Keppres ini, pemrakarsa dapat mengajukan RPerpres di luar yang 91 itu berdasarkan kebutuhan UU atau PP yang salah satunya pengajuan RPerpres yang fleksibel pembentukannya antara lain pengaturan mengenai gaji dan tunjangan.

Silakan Download Keppres Nomor 10 Tahun 2015 dan Lampirannya.

Share this post