Keppres Nomor 15 Tahun 2015

Penentu adanya tunjangan kinerja adalah adanya Reformasi Birokrasi. Usulan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 ini mengatur tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan secara berkesinambungan maka perlu ditetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk periode tahun 2015-2019.

Keppres Nomor 15 Tahun 2015 ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 18 Mei 2015. Menurut Keppres Nomor 15 Tahun 2015 ini, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut:

a. Ketua : Wakil Presiden;
b. Sekretaris : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. Anggota : 

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Staf Kepresidenan.

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

1. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktuwaktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Adapun Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut:

a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
b. Anggota : 

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet.

Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:

1. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional;
2. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
3. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
6. Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah;
7. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh:

• Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis termasuk dalam memberikan usulan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga
• Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional berfungsi memberikan saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.
• Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan penjaminan kualitas kebijakan reformasi birokrasi secara nasional.

Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Silakan download Keppres Nomor 15 Tahun 2015 di sini.

Share this post